SPPN Sebagai Indikator Pemberian Hak Bersyarat Warga Binaan

Lombok Timur NTB - Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-186.PK.05.09 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Pemberlakuan Asimilasi, PB, CMB dan CB bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 tanggal 14-12-2022. Kalapas Kelas IIB Selong kanwil kemenkumham NTB bersama Tim Pembinaan dan Ka.KPLP, mensosialisasikan regulasi tersebut  kepada Warga Binaan, Selasa (10/01).

Seperti yang telah di ketahui, awal Tahun 2023 Pemerintah telah resmi mencabut kebijakan PPKM karena penurunan angka Covid-19 namun masyarakat tetap diminta selalu mentaati prokes sebagai langkah mitigasi penyebaran covid 19 yang masih muncul dengan varian barunya . 

Baca juga: Direktur Narkoba Polda NTB Apresiasi Kerja Kasat Narkoba Polresta Mataram Terkait Pengungkapan TPPU

Kekhawatiran akan gelombang baru penyebaran covid 19 Menteri Hukum dan HAM RI memperpanjang Pemberian Asimilasi Rumah Bagi Warga Binaan sebagai upaya pencegahan Gelombang Baru Covid - 19 di Lingkungan Lapas/Rutan dan penilaian pemberian hak bersyarat tersebut berdasarkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) dan diusulkan secara online melalui Sistem Database Pemasyarakatan.

Asimilasi di Rumah merupakan program yang dicanangkan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam rangka pencegahan penyebaran Covid - 19 dan  mengatasi over kapasitas.(Adb)

Baca juga: KSU Rinjani dan Sejumlah Facebooker Dilaporkan ke Polda NTB